Penjelasan Wakil Dekan FK-KMK soal UGM Mundur dari Tim Riset Vaksin Nusantara

 

Ilustrasi, sumber foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Universitas Gadjah Mada (UGM) mengundurkan diri dari tim peneliti untuk uji klinis vaksin sel dendritik SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan Vaksin Nusantara. Alasan mundur karena selama ini peneliti dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) belum dilibatkan dalam proses uji klinis, termasuk dalam penyusunan protokoler.

“Belum ada keterlibatan sama sekali. Kita baru tahu saat itu muncul di media massa bahwa itu dikembangkan di Semarang, kemudian disebutkan dalam pengembangannya melibatkan tim dari UGM,” ujar Wakil Dekan FK-KMK UGM Bidang Penelitian dan Pengembangan, dr Yodi Mahendradhata, Senin (8/3/2021).

Peneliti UGM tidak mengetahui bahwa Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan (SK)

Yodi menjelaskan, sejumlah peneliti UGM telah menerima komunikasi informal terkait rencana pengembangan vaksin di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, dan menyatakan bersedia mendukung penelitian yang akan dilakukan. Namun, setelah itu tidak ada komunikasi lebih lanjut terkait penelitian vaksin tersebut.

Bahkan para peneliti tidak mengetahui bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor HK 01.07 / MENKES / 11176/2020 yang mencantumkan nama mereka, beserta jabatan yang mereka tempati dalam tim ini.

“Waktu itu belum ada detail ini vaksinnya seperti apa, namanya saja kita tidak tahu. Hanya waktu itu diminta untuk membantu, ya kami di UGM jika ada permintaan dari pemerintah seperti itu kami berinisiatif untuk membantu," kata Yodi.

Peneliti UGM keberatan karena tidak pernah dilibatkan dalam proses penelitian apapun

Yogi mengungkapkan, peneliti UGM keberatan karena tidak pernah dilibatkan dalam keseluruhan proses penelitian, bahkan belum pernah melihat protokol uji klinis. Oleh karena itu mereka juga tidak dapat memberikan komentar apapun mengenai vaksin tersebut dan proses penelitiannya.

Biasanya, kata dia, dalam kolaborasi penelitian, pihak-pihak terkait terlebih dahulu mengadakan rapat dan koordinasi sebelum penelitian dimulai. Kemudian koordinator penelitian diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan menjelaskan detail penelitian yang akan dilakukan.

Namun, menurut Yodi, hal tersebut tidak terjadi dalam penelitian ini, dan para peneliti yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Menkes tersebut bahkan tidak mengetahui secara detail penelitian tersebut sebelum akhirnya muncul di media massa.

“Kita belum pernah menerima surat resmi, protokol, atau apapun. Teman-teman agak keberatan, kalau disebutkan sebagai tim pengembang kan harus tahu persis yang diteliti apa,” ujarnya.

Penelitian kolaboratif membutuhkan komunikasi yang intens

Yogi mengungkapkan, dari pengalaman penelitian kolaboratif yang telah dilakukan, sangat diperlukan komunikasi yang intens antar pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, proses koordinasi juga harus dikembangkan, baik sebelum maupun selama penelitian berlangsung.

Selama pandemi COVID-19, menurut Yogi, FK-KMK UGM telah terlibat dalam sejumlah penelitian. Salah satunya penelitian vaksin Merah Putih dengan beberapa perguruan tinggi lain di bawah konsorsium yang digagas Kementerian Riset dan Teknologi.

FK-KMK UGM juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengawal program vaksinasi yang sedang berjalan, serta memantau hal-hal yang dapat ditingkatkan dari implementasi di lapangan.

Situs Poker Online, Domino Qiu Qiu, Poker88, Agen Judi Poker Online, Pokersnow