Polemik soal Kritik Banjir Jakarta dan Kebijakan Pemprov DKI

 

Ilustrasi. Warga di berbagai penjuru DKI Jakarta mengaku merasakan banjir tahun ini lebih parah dibanding sebelumnya. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Intensitas curah hujan yang tinggi menggenangi sejumlah titik di DKI Jakarta menjelang akhir Februari 2021. Tidak hanya permukiman yang terendam, tetapi juga ruas-ruas jalan utama.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengunggah data banjir di ibu kota dari waktu ke waktu. Data yang dipaparkan Riza menunjukkan jumlah RW yang terendam banjir Februari 2021. Sebanyak 133 RW terendam dengan total luas genangan 4 kilometer kubik. Data yang disajikan merupakan himpunan data sampai dengan tanggal 21 Februari pukul 09.00 WIB.

Tahun ini juga terdapat 44 kamp pengungsian dengan 3.311 pengungsi. Sebanyak 5 korban tewas selama banjir 2021.

Terakhir, dari data yang dihadirkan, Pemprov DKI Jakarta mengklaim air surut lebih dari 95 persen genangan terjadi dalam sehari.

"Pemprov DKI Jakarta terus bekerja semaksimal mungkin menangani banjir semua kawasan yang terdampak banjir," kata Riza melalui akun Instagram @bangriza, Senin (22/2/2021).

Namun kesulitan penanganan banjir di Jakarta tidak hanya terjadi pada saat itu terjadi, jalan panjang banjir yang legendaris di Ibu Kota telah ada sejak jaman penjajahan Belanda hingga berganti dari Jakarta dipimpin oleh walikota menjadi gubernur.

Panjangnya jalan banjir di Jakarta dari zaman Raja Purnawarman sampai Anies Baswedan

Zaenuddin HM dalam Banjir Jakarta (2013) menulis bahwa banjir telah bersahabat dengan Jakarta sejak zaman Raja Purnawarman atau Kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada abad ke-5.

Banjir juga terjadi pada masa penjajahan Belanda, ketika negara kincir angin berkuasa di Indonesia, sedikitnya terjadi tujuh peristiwa banjir di Jakarta atau Batavia, yaitu pada tahun 1621, 1652, 1872, 1893, 1909, 1918, dan 1931.

Banjir pada masa Orde Lama juga terjadi pada tahun 1950, 1952, 1960 dan 1963. Setelah itu, banjir juga terjadi pada masa Orde Baru yaitu pada tahun 1976, 1984, 1985, 1994, 1996.

Pada tahun 2000-an, banjir di Jakarta juga terjadi pada masa reformasi yaitu pada tahun 1999, 2002, 2007, 2013 dan berlanjut hingga 2015, 2020 dan 2021.

Pakar dan pemerhati sejarah Jakarta Alwi Shahab dalam pengantar buku ini menulis bahwa seorang penulis Amerika yang bekerja sebagai staf informasi di Jakarta mengatakan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen (JP Coen) disalahkan karena mendirikan kota Batavia di atas rawa-rawa dan dataran rendah di bawah permukaan laut. Jika sebelumnya JP Coen memilih membangun Batavia di dataran yang lebih tinggi, setidaknya bencana musiman ini bisa dihindari.

Klaim Pemprov berhasil menangani banjir di Jakarta

Saat bencana banjir di DKI 2021, Riza Patria mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil dan berprestasi mengatasi banjir pada 20 Februari 2021. Dalam program Mata Najwa yang disiarkan stasiun televisi Trans7, Riza menyayangkan topik pembahasan tersebut, jangan sampai bertajuk Sengkarut Banjir Ibu Kota.

“Harusnya (judul) prestasi Jakarta mengendalikan banjir, karena hanya dalam satu hari DKI bisa mengatasi banjir,” kata Riza, Rabu (24/2/2021) malam.

Ia mengatakan, daerah genangan banjir saat ini lebih berbeda dengan banjir tahun sebelumnya.

“Lebih kecil dibanding sebelumnya. Padahal curah hujan tinggi. Berarti kita berhasil mengurangi (luas) genangan,” ucapnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengklaim DKI bisa memangkas waktu penanganan banjir yang biasanya memakan waktu tiga hingga empat hari.

“DKI (juga) berhasil dalam satu hari mengatasi banjir. Sebelumnya, banjir baru surut dalam tiga hari, empat hari. Jumlah lokasi pengungsian hanya 44, dibanding sebelumnya (yang mencapai) 200-an. Mari kita bicara dengan data dan fakta," kata Riza.

Kritik pemerintah pusat terhadap Pemprov DKI Jakarta

Kisruh penanganan banjir Jakarta semakin dikecam oleh berbagai pihak. Firdaus Ali, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Air dan Sumber Daya Air, sebenarnya menanyakan pekerjaan Pemprov DKI yang sudah sesuai dengan janji atau belum.

“Saya menghargai apa yang dikerjakan Pemprov. Tetapi ketika dihadapkan lagi dengan bencana, apakah kinerja tersebut sesuai dengan yang dijanjikan?” ujarnya dalam program Mata Najwa.

Firdaus membahas klaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan pihaknya bisa menyelesaikan banjir dalam waktu enam jam. 

“Tapi di Kemang, delapan jam belum surut,” ujarnya.

Firdaus menuturkan, kawasan yang selama ini tidak tergenang air, sebenarnya mengalami banjir saat hujan deras melanda Jakarta beberapa waktu lalu.

“JORR (Tol Jakarta Outer Ring Road) tidak pernah tergenang sebelumnya. Ukuran-ukuran Pak Wagub sah saja, karena klaim mereka. Tapi yang menilai kan pihak luar,” ujarnya.

Menurut Firdaus, selama ini DKI selalu mengatakan bahwa mereka berhasil mengurangi genangan banjir, namun menutup telinga soal genangan baru. Perdebatan tentang poin krusial, kata dia, harus ditangani secepatnya.

DPRD meminta DKI segera menggarap proyek besar penanganan banjir

Selain itu, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Agustina Hermanto atau yang akrab disapa Tina Toon juga angkat bicara terkait penanganan banjir di DKI Jakarta, mengatakan bahwa koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan daerah penyangga harus menghasilkan solusi, bukan hanya terkait dengan klaim polis.

“Gak mungkin kita hanya saling menyalahkan bukan setiap tahun, tapi setiap kali banjir kalau sekarang. Hari ini banjir, lusa banjir, akhirnya cuma nyalah-nyalahin doang, warga yang akhirnya jadi korban, itu saja sebetulnya,” ujarnya dalam acara obrolan seru bertajuk Jakarta Banjir Lagi, Bagaimana Strategi Gubernur Anies? oleh IDN Times, Senin (21/2/2021).

Selain itu, Tina mengatakan, persoalan banjir Jakarta tidak boleh dipolitisasi. Karena menurutnya, bencana ini bukan lagi soal politik, sampai menuntut siapa yang memperjuangkan dan menyalahkan.

“Karena terbukti di DPRD DKI saja pansus (panitia khusus) banjir didukung oleh seluruh partai, ada sembilan partai di DPRD yang sama-sama memperjuangkan ini. Jadi apalagi sebetulnya kalau sudah semua partai setuju, berarti kan sesama eksekutif juga ayo dong sama-sama,” ujarnya.

Tina berharap penanganan banjir Jakarta bisa maksimal saat musim kemarau datang, dan tidak menjadi perdebatan saat memasuki musim hujan. Ia menyarankan agar wacana besar penanganan banjir bisa segera dilakukan, yakni normalisasi. Menurut dia, penanganan banjir seperti pengadaan pompa, penggerebekan lumpur hanya sedikit membantu, yang terpenting adalah penanganan banjir dengan proyek-proyek besar yang harus diupayakan, namun sayangnya hingga saat ini belum terlaksana.

"Itu pendukung tapi kalau yang besar gak diberesin ya masih sulit," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Pengamat tata kota mengingatkan tentang rencana induk tahun 1973

Selain itu, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menegaskan, Jakarta bisa bebas banjir jika Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat memiliki satu visi, program, dan satu janji.

"Siapapun Gubernurnya gak masalah yang penting tepati janji jalankan perencanaan. Kita kan banyak ahli, emang masterplan gak disusun para ahli. Kalau para ahli sudah bicara mau diserahkan siapa lagi? Pawang hujan? Gak mungkin lah banjir Jakarta selesaikan banjir dengan pawang hujan, ”ucap Yayat dalam acara tersebut, Senin (21/2/2021).

Yayat mengingatkan, Jakarta sudah memiliki master plan 1973 yang mewarisi sisa perencanaan jaman Belanda dan sudah disempurnakan konsultan untuk disempurnakan Kementerian PUPR untuk meningkatkan kapasitasnya.

“Jadi sebetulnya 13 sungai di Jakarta dengan segala anak sungainya sudah tidak mampu lagi menghadapi kondisi ekstrem seperti sekarang. Kalau hanya wacana membuat sumber resapan, pompa tanpa melakukan perubahan yang sangat mendasar sulit kita mengatasi masalah yang terjadi," ujarnya.

Drainase pada era kolonial masih digunakan hingga era milenial di Jakarta

Yayat Supriatna juga menjelaskan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pernah memarahi Anies karena menangani banjir di Jakarta.

“Penanganan masih gaya lama, yaitu sumur resapan, pompa, ini yang dimarahin Pak Menteri PUPR kemarin, dengan cara hujan yang seperti ini, kalau cara penanganan setengah-setengah tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Yayat.

Yayat menyebutkan bahwa Anies pernah mengatakan, perencanaan sistem drainase merupakan perencanaan untuk curah hujan rendah hingga lebat, yakni 50 hingga 100 milimeter.

"Artinya, drainase yang ada di Jakarta itu kecil-kecil semuanya. Bisa dikatakan, tata drainase di zaman kolonial masih dipakai hingga zaman milenial," katanya.

Yayat juga menjelaskan, kondisi banjir saat ini sangat dipengaruhi oleh masalah curah hujan yang dikenal dengan hujan ekstrim sehingga kapasitas drainase yang ada sudah tidak mampu lagi menampung air.

“Bisa dibayangkan kapasitas tidak mampu menampung cuaca ekstrem terus-menerus seiring perubahan global, iklim dunia. Ini menjadi masalah ketika curah hujan menjadi lebat dengan durasi sekitar 5 sampai 6 jam itu sudah rata,” ujarnya.

“Jadi kegagalan kita adalah, saat cuaca semakin ekstrem, sementara penanganan tata manajemen air masih amburadul belum sempurna. Terkadang mohon maaf, masalah banjir suka digiring ke politik, lama-lama pengamat TBC, Tekanan Batin Capek deh,” kata Yayat sambil tertawa.

Situs Poker Online, Domino Qiu Qiu, Poker88, Agen Judi Poker Online, Pokersnow