Begini Respon Pengamat soal Anggota DPR jadi Relawan Vaksin Nusantara

 

Sumber foto: MI/ BARY FATHAHILAH

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mendorong anggota DPR yang datang ke RSPAD pada Rabu (14/4/2021) untuk menjelaskan kepada publik apakah mereka jadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 Nusantara atau menerima suntikan vaksin untuk vaksinasi.

Tujuannya agar tidak terjadi mispersepsi di masyarakat tentang vaksin yang mereka terima. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum memberikan izin uji klinis tahap II untuk pengembangan vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Jangan justru mengundang kegaduhan dengan tindakan mereka. Selain itu, jangan mempolitisasi ini (pengembangan vaksin Nusantara) sehingga menghasilkan kebingungan ini. Mereka seharusnya mencari solusi,” kata Lucius saat dihubungi melalui telepon, Rabu (14/4/2021).

Ia juga menyarankan agar anggota DPR menghormati keputusan BPOM untuk tidak meloloskan uji klinis tahap II. Bahkan tidak ikut uji klinis tanpa persetujuan BPOM. Lucius dengan tegas mengatakan anggota DPR yang ikut menerima vaksin Nusantara hari ini merupakan bentuk intervensi kepada BPOM.

"Hal itu bahaya di tengah pandemik. Alih-alih memberikan solusi dan dukung upaya pemerintah untuk menciptakan kekebalan kelompok, langkah anggota DPR bisa mengacaukan banyak hal, termasuk menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap vaksin," ujarnya lagi.

Ketimbang menjadi relawan vaksin yang belum mendapat izin dari BPOM, DPR harus fokus mendukung pemerintah agar takaran vaksin COVID-19 yang masuk ke dalam negeri bisa terus meningkat. Mengapa sebagian anggota DPR tetap bersikeras untuk dilibatkan dalam uji klinis vaksin Nusantara padahal hasil uji klinis tahap I dinilai tidak memenuhi kaidah penelitian oleh BPOM?

Peneliti vaksin Nusantara harus meningkatkan penelitiannya dan melaporkannya ke BPOM

Dorongan lain yang diberikan Lucius adalah agar DPR mendesak para peneliti vaksin Nusantara untuk meningkatkan penelitiannya dan kembali ke BPOM.

“Jadi, para peneliti itu tinggal mencocokan saja apakah analisa BPOM mengenai penelian mereka benar atau tidak,” ucapnya.

Ia juga mengakui, ada rumor yang menyebutkan sejumlah anggota DPR ngotot memperjuangkan vaksin Nusantara karena ada kepentingan lain di luar faktor kesehatan. Karena itu, kata Lucius, sudah menjadi tanggung jawab moral anggota DPR untuk menepis semua rumor yang beredar.

“Justru dengan mereka tetap datang ke RSPAD hari ini malah membenarkan dugaan bahwa ada kepentingan lain di balik sikap DPR yang ngotot ini,” ujarnya.

Daripada menerima suntikan vaksin Nusantara, anggota DPR sebaiknya memanggil BPOM

Lucius menilai, sangat tidak menyenangkan melihat DPR tidak mengikuti hasil analisis dan keputusan yang dibuat oleh BPOM. Pasalnya, BPOM merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk memastikan bahwa semua obat dan vaksin yang beredar memiliki uji kualitas yang baik.

“Kalau mereka (anggota DPR) meragukan cara kerja BPOM, kan mereka bisa memanggil siapa saja, termasuk BPOM, kelompok masyarakat atau pihak lain lalu diselesaikan dengan mekanisme yang berlaku. Bukan malah melakukan tindakan di luar prosedur yang akan mengacaukan situasi,” ucap Lucius.

"Kan sekarang yang mereka pertontonkan sekadar gagah-gagahan dengan datang ke RSPAD," ucapnya lagi.

Ia juga tidak menampik dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan bisnis tersebut jika vaksin Nusantara akan disetujui BPOM dan diproduksi massal. Alih-alih fokus di sana, DPR seharusnya bekerja sama dengan BPOM untuk mengatasi pandemi sehingga aktivitas publik bisa kembali normal.

Tidak semua anggota DPR menjadi relawan uji klinis vaksin Nusantara

Dalam beberapa rapat kerja antara Komisi IX dan BPOM, muncul pernyataan bahwa anggota komisi yang menangani masalah kesehatan bersedia menjadi relawan uji klinis vaksin Nusantara. Namun tidak semuanya memutuskan ikut karena sudah vaksinasi CoronaVac yang diproduksi PT Bio Farma.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay, tak menampik bahwa dirinya juga diajak uji klinis vaksin Nusantara. Namun, dia belum memutuskan akan hadir ke RSPAD atau tidak.

"Ini kan informal (proses penyuntikan). Jadi, tidak bisa disebut atas nama Komisi IX. Saya belum memutuskan untuk ikut atau tidak (hadir di RSPAD) karena saya sudah divaksinasi Sinovac dua kali," kata Saleh pada Selasa (13/4/2021) malam.

Sementara itu, Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo, mengaku tidak mengikuti uji klinis suntik ke RS TNI karena sedang di luar kota.

"Saya sedang di luar kota dan sudah divaksinasi," kata Rahmad juga melalui pesan singkat.

Situs Poker Online, Domino Qiu Qiu, Poker88, Agen Judi Poker Online, Pokersnow