Poker Snow - Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI M. Herindra angkat bicara soal ramainya rencana anggaran jumbo yang dialokasikan Kementerian Pertahanan. Dalam draf Perpres yang bocor ke publik, Kementerian Pertahanan diketahui menganggarkan Rp 1.760 triliun untuk pembelian alutsista. Dalam draf delapan halaman dokumen Perpres, dana jumbo akan diperoleh melalui skema pinjaman luar negeri.
Saat ditemui awak media, Herindra tak menampik bahwa prioritas Kemhan adalah membeli alutsista tiga matra, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL).
"Banyaklah (alutsista yang hendak dibeli). Dari AU, AL, banyak semua," kata Herindra yang ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan. pada hari Senin, 31 Mei kemarin.
Sedangkan mengenai sistem pembiayaan, kata Herindra, masih berupa proposal. Realisasinya akan dipertimbangkan nanti.
“Ya, intinya gini, Kemenhan itu tidak akan (membuat anggaran yang fantastis), anggaran kita selama ini kan 0,8 persen dari GDP (Produk Domestik Bruto). Kita minta itu saja. Gak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan. Itu sama saja. Nanti, skemanya saja yang berbeda," ujarnya lagi.
Herindra juga meminta masyarakat bersabar terkait skema pembiayaan alutsista. Dia tidak menjelaskan secara jelas apakah dana Rp1.760 triliun itu akan diperoleh dengan utang luar negeri.
"Ya, nanti kita lihatlah. Ini kan baru rencana," ucapnya.
Lalu, apa tanggapan anggota Komisi I terkait rencana pengadaan alutsista yang membutuhkan anggaran Rp. 1.760 triliun?
Komisi I belum pernah membahas rencana Kementerian Pertahanan untuk berhutang Rp 1.760 triliun
Sementara itu, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan, mengatakan belum pernah membahas rencana utang luar negeri hingga Rp1.760 triliun untuk membiayai belanja alutsista.
Komisi I selama ini didasarkan pada program Minimum Essential Force (MEF) terkait belanja alutsista.
Farhan mengatakan selama ini Panitia Kerja (Panja) Alutsista sudah membahas nasib konsep MEF tersebut. “Gak pernah (dibahas), kita itu di Panja Alutsista hanya membahas tentang apakah kita akan tetap mempertahankan konsep MEF sampai 2024 apa tidak,” kata Farhan yang ditemui di DPR, Senin.
Dia juga mempertanyakan mengapa RUU Perpres bisa bocor ke publik. Karena itu adalah dokumen rahasia negara.
“Kalau dokumen rahasia negara maka ada seseorang di Istana yang membocorkan. Jadi, konteksnya sudah bukan anggaran pertahanan lagi, konteksnya sudah Badan Intelijen Negara,” ujarnya lagi.
Dia mengatakan angka-angka di MEF harus diubah. Sebab, kebutuhan harus bergeser. “Tetapi, bila rancangan Perpres itu benar, tetap harus kita pertanyakan apakah rencana ini merupakan modifikasi MEF 2012 atau bukan,” ujarnya.
Kementerian Pertahanan menyesalkan bocornya dokumen rahasia ke publik
Sementara itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan draf Perpres tersebut merupakan dokumen perencanaan. Saat ini sedang dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam.
“Jadi, ini sifatnya bukan dan belum menjadi keputusan final. Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal yang masih dalam tahap pembahasan,” kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Senin malam, 31 Mei 2021.
Dia menyayangkan dokumen internal bisa bocor. Bahkan, Dahnil menuduh mereka yang membocorkan dokumen tersebut sebagai alat politik untuk mengembangkan kebencian dan gosip politik.
“Kemenhan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut, sehingga terjadi simpang siur di publik,” ujarnya lagi.
Gerindra mempertanyakan motif Connie Bakrie angkat bicara soal alutsista ke publik
Sementara itu, Anggota Komisi I dari Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, menyayangkan isu pertahanan negara malah diangkat ke isu politik. Hal ini, kata dia, mulai terlihat sejak tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402.
"Kejadian tenggelamnya KRI Nanggala-402 telah membuka ruang untuk pihak lain bermanuver politik. Hal itu tidak sepantasnya dilakukan karena pemerintah sedang fokus untuk merencanakan modernisasi alutsista," kata Yan dalam keterangan tertulis pada 29 Mei 2021.
Ia justru menyayangkan manuver kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan sejumlah anggota dewan ahli dari parpol koalisi Indonesia Maju.
"Salah satunya Connie Rahakundini Bakrie yang ternyata anggota dewan pakar Nasdem. Apa motifnya? Politik atau pesanan vendor alutsista yang terganggu akibat Prabowo bebersih mafia alutsista?" tanyanya.
Menurut Yan, opini yang berkembang liar di masyarakat terkait tenggelamnya KRI Nanggala 402 beberapa waktu lalu tampaknya mengarah pada kepentingan politik. "Mungkin tujuannya adalah ke Menhan Prabowo. Pertanyaannya, untuk siapa dan kenapa?" tanyanya lagi.
Ia lantas menduga hal itu dilakukan karena elektabilitas Prabowo dalam survei belakangan ini sedang tinggi. Baru-baru ini, hasil survei Pospoll Indonesia menempatkan Prabowo di urutan pertama sebagai calon presiden potensial dalam pemilihan presiden 2024.
0 Comments for "Wamenhan Angkat Bicara Terkait Anggaran Beli Alutsista Rp1.760 T"