Sumber foto: sindonews.com
POKER SNOW - Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang kudeta, Kyaw Moe Tun, menyerukan tindakan kolektif yang efektif terhadap junta militer menjelang pertemuan Dewan Keamanan (DK).
Sejak junta militer merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari 2021, bentrokan antara warga sipil dan pihak berwenang belum berhenti. Meski ratusan nyawa telah melayang, kritik dari dunia internasional belum mampu memaksa junta untuk mengakhiri agresivitasnya.
"Sangat mendesak bagi masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk mencegah kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan dan munculnya potensi krisis kemanusiaan regional," tulis Kyaw Moe Tun dalam surat kepada badan dunia tertanggal 28 Mei yang diterbitkan Senin (14/6/2021).
"Langkah-langkah yang kuat, tegas, dan terpadu sangat penting dan sangat dibutuhkan," katanya seperti dikutip The Straits Times.
Ratusan nyawa bisa diselamatkan jika masyarakat internasional lebih tegas
Asosiasi pemantau lokal melaporkan bahwa lebih dari 850 warga negara Myanmar telah tewas dan lebih dari 4.900 ditangkap. Baru-baru ini, konsentrasi junta telah bergeser ke daerah perbatasan, untuk menumpas pemberontak etnis yang menentang kudeta.
Menurut Kyaw Moe Tun, yang bersikeras untuk tetap berada di PBB bahkan setelah disingkirkan oleh junta, nyawa ratusan warga sipil bisa diselamatkan jika komunitas internasional mengambil sikap yang lebih tegas.
"Jika komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mengambil tindakan tegas dan tepat waktu terhadap militer, itu akan mencegah hilangnya lebih dari 800 nyawa tak berdosa," tulisnya.
Kyaw Moe Tun juga menilai bahwa secara tidak langsung kepasifan masyarakat internasional berarti membantu junta dalam melanggengkan kekuasaan dan kekerasan.
“Tidak adanya tindakan seperti itu oleh masyarakat internasional akan semakin mendorong militer untuk terus melakukan tindakan yang tidak manusiawi dan brutal terhadap warga sipil, dan akan mengakibatkan terus hilangnya nyawa warga sipil tak berdosa di Myanmar,” tambahnya.
Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan tertutup
China telah berulang kali mencegah DK PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk Myanmar, termasuk embargo senjata dan ekonomi. Sejumlah diplomat melaporkan, Dewan Keamanan PBB akan menggelar pertemuan tertutup pada Jumat (18/6/2021), untuk membahas upaya mediasi junta dengan ASEAN.
Dewan dijadwalkan mendengarkan presentasi dari Erywan Pehin Yusof, Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam, salah satu dari dua utusan ASEAN yang bertemu dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing awal bulan ini.
Sayangnya, Erywan tidak bisa bertemu dengan anggota pemerintahan bayangan yang terdiri dari mantan anggota parlemen dan sebagian besar anggota Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Mereka telah mendeklarasikan diri sebagai Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), entitas politik yang oleh junta disebut teroris karena mendalangi sejumlah bom dan serangan.
ASEAN dan Majelis Umum PBB tampaknya telah menemui jalan buntu dalam masalah Myanmar
Pertemuan DK PBB terakhir untuk membahas Myanmar berlangsung pada 30 April 2021. Dalam sebuah pernyataan konsensus, dewan beranggotakan 15 orang itu menyerukan diakhirinya kekerasan yang menargetkan warga sipil, sebuah tekanan yang juga didorong oleh ASEAN.
ASEAN juga menyerukan penunjukan utusan khusus sebagai penghubung komunikasi antara pihak-pihak terkait. Namun, hingga hari ini, belum ada kesepakatan siapa orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.
Pada hari Jumat, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener juga akan berbagi informasi setelah kunjungannya ke Asia Tenggara. Sayangnya, dia belum bisa mengunjungi Myanmar karena larangan junta.
Majelis Umum PBB saat ini menemui jalan buntu pada resolusi yang diusulkan oleh Liechtenstein, yang menyerukan embargo senjata pada kepemimpinan militer.
0 Comments for "Dubes Myanmar untuk PBB Serukan Tindakan Kolektif Terhadap Junta Militer"