Ilustrasi, sumber foto: moroccanbling.wordpress.com
Poker Snow - Maroko pada Rabu (8/9/2021) menggelar pemilu. Pemilihan ini akan memilih 395 anggota parlemen dan 678 anggota dewan lokal. Jumlah orang yang memiliki hak pilih sekitar 18 juta orang. Pemilihan ini adalah yang ketiga kalinya sejak konstitusi baru diperkenalkan pada 2011.
Pemilu di Maroko dibayangi oleh kekecewaan terhadap sistem politik, yang menyebabkan meluasnya sikap apatis dalam partisipasi pemilu.
Jumlah pemilih setelah digabungkan dengan pemilihan lokal adalah 50,18 persen
Melansir dari Al Jazeera, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu diperkirakan hanya 36 persen pemilih. Pada pukul lima sore, dua jam sebelum pemungutan suara selesai, sekitar 36 persen pemilih memberikan suara mereka, angka yang rendah menunjukkan tingkat apatis yang tinggi dalam pemilu.
Seorang warga di ibu kota, Rabat, bernama Khalid, seorang pekerja hotel, mengatakan dia tidak mencalonkan diri dalam pemilihan karena menurutnya politisi hanya peduli pada diri mereka sendiri.
Abdellatif Wahbi, ketua Partai Keaslian dan Modernitas, mengatakan rendahnya jumlah pemilih dalam pemilu bukan karena hilangnya kepercayaan, melainkan fakta bahwa pemilu berlangsung selama pandemi.
Melansir dari Reuters, berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah pemilih yang mencoblos sebanyak 50,18 persen, lebih tinggi dibandingkan pemilu 2016 yang tingkat partisipasi pemilihnya 43 persen. Namun, jumlah pemilih yang lebih tinggi terjadi setelah pihak berwenang menggabungkannya dengan pemilihan lokal, yang lebih diminati oleh warga Maroko.
Dugaan kecurangan dalam pemilu
Dalam pemilihan ini, Partai Keadilan dan Pembangunan dianggap bermasalah setelah gagal menghentikan undang-undang pemilihan yang oleh Perdana Menteri Saad Eddine El Othmani dianggap sengaja mencegah partainya mendapatkan mayoritas kursi di parlemen.
Melansir dari DW, partai El Othmani mengklaim pemilu ini mengalami "penyimpangan serius" dalam pemungutan suara. Partai yang berkuasa sejak 2011 itu menuding partai oposisi melakukan kecurangan dengan membeli suara.
Menanggapi tudingan tersebut, Menteri Pertanian Aziz Akhannoush yang merupakan Ketua Partai Independen Nasional, mengatakan tudingan itu merupakan pengakuan atas kegagalan Partai Keadilan dan Pembangunan.
Survei dalam pemilu dilarang selain tidak dapat melakukan kegiatan kampanye tradisional seperti membagikan selebaran karena pembatasan COVID-19.
Masalah yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru
https://twitter.com/ACMCU/status/1435674299759738882?s=20
Maroko adalah negara dengan sistem monarki konstitusional, artinya raja memegang kekuasaan tertinggi. Raja dapat memilih perdana menteri dari partai yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Kritik terhadap kerajaan bisa berujung kriminal.
Menurut Mohammed Masbah, presiden Institut Analisis Kebijakan Maroko dan seorang kolega di Chatham House, masalah utama yang akan dihadapi pemerintahan baru adalah membentuk koalisi karena banyaknya partai politik.
Kelesuan ekonomi juga menjadi masalah utama yang harus diselesaikan. Saat ini perekonomian Maroko yang bertumpu pada sektor pariwisata sedang terkena dampak pandemi. Masbah juga mengatakan, masalah terkait ekonomi seperti tingginya angka pengangguran kaum muda dan korupsi perlu menjadi perhatian.
Maroko saat ini bekerja untuk mengurangi kesenjangan kekayaan negara dan meningkatkan ekonomi per kapita pada tahun 2035. Ekonomi Maroko diperkirakan tumbuh sebesar 5,8 persen tahun ini setelah mengalami kontraksi 6,8 persen setiap tahun karena dampak gabungan dari pandemi dan kekeringan.
0 Comments for "Maroko Gelar Pemilu Dibayangi Sikap Apatis dari Warganya"