Menko Polhukam Mahfud MD /Instagram/@mohmahfudmd
Poker Snow - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk membendung potensi aksi teror usai Taliban kembali berkuasa di Afghanistan. Ia menegaskan di dalam negeri, pemerintah tak meributkan apakah Taliban diklasifikasikan sebagai kelompok teroris atau bukan.
"Pemerintah akan tegas menangani dan menindak tindakan terorisme dan radikalisme, apakah itu (menyangkut) Taliban atau tidak," kata Mahfud melalui keterangan tertulis pada Rabu, 1 September 2021 lalu.
Ia menambahkan siapapun yang akan melakukan tindakan terorisme serta mengangganggu ketenteraman masyarakat Indonesia bakal ditindak dan diburu. Mahfud menegaskan bahwa semua itu bakal diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Ia pun mengakui terdapat sejumlah penangkapan terhadap terduga teroris yang momennya bersamaan dengan terjadinya gejolak di Afghanistan.
"Ketika mulai terjadi nego-nego antara Taliban dengan Pemerintah Afghanistan yang mulai terkepung waktu itu, di Indonesia agak hangat-hangat juga. Oleh sebab itu, aparat terus mengejar dan menangkap sejumlah orang," terangnya.
"Mereka ditangkap karena mulai melakukan langkah-langkah awal untuk melakukan tindakan terorisme di berbagai tempat," sambungnya.
Apakah memang sudah ada sel kelompok teroris di Indonesia yang bergerak setelah kemenangan Taliban?
BNPT wanti-wanti warga di Indonesia tak salah bersimpati kepada Taliban
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen (Pol) Boy Rafli Amar, mewanti-wanti masyarakat di Tanah Air agar jangan sampai salah bersimpati terhadap kelompok milisi Taliban yang kembali menguasai Afghanistan. Boy menyebutkan biar bagaimana pun Taliban merupakan gerakan politik berbasis tindak kekerasan dan juga memiliki rekam jejak aksi teror di masa lampau.
"Apa yang ditampilkan oleh Taliban adalah sesuatu yang tidak baik. Dalam hal ini untuk dijadikan contoh bagi anak-anak muda Indonesia," kata Boy kepada media pada 23 Agustus 2021 lalu.
Maka, BNPT berusaha mencegah agar tindak kekerasan tidak dijadikan contoh bagi warga di Tanah Air. Boy menambahkan, pihaknya mulai mencermati ada kelompok tertentu yang mencoba menggalang simpatisan terhadap isu Taliban.
Dalam data yang dimiliki oleh BNPT, sejak didirikan mereka sudah memantau setidaknya 131 individu dan 5 entitas. BNPT mengawasi mereka lantaran memiliki korelasi dengan kelompok milisi Taliban. Akan tetapi, Boy enggan menyebut siapa saja sejumlah individu dan entitas yang telah mereka pantau sejak lama.
"Itu sudah berlangsung sejak lama. Kami terus mencermati sejak Taliban kembali berhasil menguasai Afghanistan. Kami cermati untuk melihat apa dampak yang terjadi dan korelasinya dengan individu serta entitas yang ada di Indonesia," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua tersebut.
Meski bangkit, kecil kemungkinan Taliban mobilisasi orang untuk bersimpati ke Afghanistan
Sementara, menurut pakar terorisme dan pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail, kecil kemungkinan Taliban memberikan instruksi dan memobilisasi warga agar datang ke Afghanistan lalu berjuang.
Gerakan Taliban, kata Noor, sifatnya lokal. Kalaupun ada Taliban yang bergerak di Pakistan, maka hal tersebut disebabkan karena adanya pembagian wilayah yang dulu dilakukan oleh Inggris.
"Sebagian warga yang sukunya Pashtun itu ada yang memang Taliban Pakistan, ada pula Talibannya yang memang berada di Afghanistan," kata pria yang juga menjadi visiting profesor di Nanyang Technology University (NTU), ketika berbicara kepada 23 Agustus 2021 lalu.
Noor lebih menyarankan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kelompok yang ingin mengganti dasar dan bentuk negara. Sehingga, saat melihat gerakan seperti yang dilakukan oleh Al-Qaeda justru menjadi inspirasi.
"Oleh sebab itu, dengan adanya perkembangan media sosial yang cepat, sesungguhnya juga menjadi kekhawatiran. Sebab, metode untuk melakukan aksi teror kini telah berubah," ujarnya.
Dulu, aksi teror harus adalah aksi bersama alias collective action. Namun untuk saat ini hanya karena pernah terhubung di media sosial sudah bisa memobilisasi aksi teror.
Menlu Retno pernah ingatkan Taliban agar Afghanistan tidak jadi sarang teroris
Sementara, di dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR pada pagi tadi, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyampaikan telah bertemu dengan perwakilan Taliban di Doha, Qatar pada 26 Agustus 2021 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Retno meminta supaya pihak Taliban dapat memastikan Afghanistan tidak menjadi sarang kelompok teroris.
"Saya menyampaikan kepada pihak Taliban akan pentingnya pemerintahan yang inklusif di Afghanistan dan menghormati hak perempuan," kata Retno di gedung parlemen, Senayan.
Taliban pun menjanjikan akan membentuk pemerintahan yang inklusif. Karena, dengan begitu Taliban dapat lebih mudah menciptakan kestabilan di dalam negeri dan memudahkan untuk meraih kepercayaan dunia internasional.
Retno menyebutkan sembari berupaya membentuk pemerintahan yang inklusif, Taliban mengaku telah menunjuk beberapa pejabat sementara.
Adapun beberapa pejabat tersebut kini telah mengisi jabatan pemerintahan sementara. Taliban, kata Retno, mengambil keputusan itu karena melihat adanya kebutuhan mendesak akibat kekosongan pemerintahan.
"Jabatan itu di antaranya posisi untuk menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, pendidikan tinggi, pendidikan intelijen, gubernur bank sentral, Gubernur Kabul, dan Wali Kota Kabul," ujar perempuan pertama yang menjadi Menlu itu.
Kepada Retno, Taliban menegaskan sekali lagi bahwa jabatan-jabatan yang diemban orang-orang terpilih itu hanya bersifat sementara.
0 Comments for "Menko Polhukam sebut Pemerintah Bendung Potensi Aksi Teror Usai Taliban Kuasai Afghanistan"